Inovasi

Strategi Berkelanjutan dalam Mengatasi Krisis Sampah Di Kota Semarang

2024-05-17T10:49:59+00:00

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama penyebab krisis sampah di Kota Semarang, mengembangkan strategi berkelanjutan yang efektif untuk mengatasi krisis sampah, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret kepada pemerintah Kota Semarang untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis Grounded Theory dan analisis Strength, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT). Temuan dari analisis Grounded Theory menunjukkan bahwa faktor utama penyebab krisis yaitu perilaku masyarakat yang kurang bertanggung jawab, infrastruktur pengelolaan sampah yang masih belum optimal, dan masih lemahnya kerja sama antar pemangku kepentingan. Sedangkan analisis SWOT menunjukkan hasil berupa potensi strategi dalam mengatasi krisis sampah yaitu: 1) peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dengan melakukan kampanye edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah; 2) melakukan pemberian insentif untuk partisipan aktif; 3) diperlukan penguatan infrastruktur; 4) kerjasama yang lebih baik antar pemangku kepentingan; 5) pembentukan lebih banyak partisipan pengelola bank sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R); 6) peningkatan penggunaan teknologi modern; 7) menerapkan penegakan regulasi; 8) melibatkan perguruan tinggi dan lembaga riset dalam penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan sampah; 9) melibatkan sektor privat/swasta; serta, 10) evaluasi rutin demi mengukur keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah yang telah di terapkan.

Optimalisasi Pemanfaatan Sempadan Selokan Mataram Sebagai Ruang Terbuka Hijau

2024-05-17T10:50:08+00:00

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan gagasan memaksimalkan penggunaan sempadan sungai dan selokan Mataram dalam rangka menyediakan lebih banyak ruang terbuka hijau. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara dan studi dokumen untuk mengkaji pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau pada sempadan sungai dan selokan Mataram. Berdasarkan hasil observasi, dan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di sepanjang selokan Mataram mampu memperbaiki ruang terbuka hijau untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau yang sangat rendah di Kalurahan Caturtunggal. Berdasarkan tinjauan pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, masyarakat sekitar diperbolehkan menggunakan sempadan selokan Mataran dan sempadan sungai, kecuali bangunan yang bersifat permanen. Namun demikian, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah dan pengetahuan masyarakat secara keseluruhan, maka tidak semua sempadan sungai dan selokan Mataram dimanfaatkan secara maksimal.

Revitalisasi Makam Belanda di Peneleh Surabaya untuk Mendukung Urban Tourism Berdasarkan Persepsi Stakeholder

2024-05-17T10:50:16+00:00

Penelitian ini menggunakan analisis konten untuk merumuskan konsep revitalisasi berdasarkan opini pemangku kepentingan pada konten media sosial atau halaman website. Metode yang digunakan adalah analisis model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi tidak hanya sekedar peningkatan kualitas visual atau fisik saja, namun yang lebih penting adalah meneruskan nilai-nilai atau makna-makna yang terkandung dalam makam tersebut agar nilai-nilai atau makna tersebut dapat diteladani oleh masyarakat pada masa kini dan masa yang akan datang. Revitalisasi juga menyentuh sisi birokrasi, artinya diberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menggali makna yang terkandung dalam makam melalui kunjungan bersama atau kajian. Revitalisasi juga mengatur bagaimana kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan. Monitoring dan evaluasi merupakan upaya perbaikan untuk memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat. Kebijakan revitalisasi dapat diakomodir dalam kebijakan tata ruang wilayah sehingga program revitalisasi memiliki kekuatan hukum.

Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Jawa Tengah

2024-05-17T10:50:23+00:00

Tujuan penelitian yaitu mengetahui dan mengkaji hubungan timbal balik pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah. Data sekunder penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Metode penelitian menggunakan model persamaan simultan Two-Stage Least Square (2SLS) dengan jangka waktu tahun 2002-2020. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hanya terdapat hubungan satu arah yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Selain itu, investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Di sisi lain, upah minimum provinsi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Tetapi konsumsi pemerintah tidak berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah.

Implementasi Kebijakan Penanganan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak (Destructive Fishing) di Indonesia

2024-05-17T10:50:30+00:00

Destructive fishing activities are a threat to the sustainability of fishery resources and harm fish stocks as well as environmental ecosystems. Comprehensive regulations are needed to cope with destructive fishing and ensure the regulations will be implemented well and appropriately. Using a qualitative approach, this study aims to scrutinize the implementation of policies issued by the central government in the regions, including laws and other national regulations related to coping with destructive fishing. North Maluku Province is the focus of the study to identify the implementation of national regulations in the region. In addition, this study also identifies the roles of maritime law enforcement agencies involved in efforts to supervise and implement national policies related to overcoming and preventing destructive fishing. The results reveal that existing laws are insufficient to cope with the destructive fishing criminal act. So far, eight actors have roles in the prevention and coping of destructive fishing activities, consisting of elements of maritime law enforcement agencies such as the Police, Indonesian Navy, Indonesian Coast Guard, and Directorate General of PSDKP, as well as civil or community elements such as the PWP3K Special Police, Forestry Police, Department of Marine Affairs and Fisheries, and Monitoring Community Supervisory Groups (Pokmaswas).

Keywords: destructive fishing, Law, Maritime Law Agency, Gap

Implementasi Kebijakan District Public Private Mix (DPPM) dalam Penanganan Tuberculosis di Kota Tasikmalaya Pada Masa Pandemi COVID-19

2024-05-17T10:50:40+00:00

During this pandemic, reports related to the treatment of Tuberculosis in Tasikmalaya were associated with the public's preference for treatment at private health facilities and the limited availability of Tuberculosis services at public health centers. Built upon these reports, this study aims to provide an overview of the implementation of policies related to the treatment of Tuberculosis in Tasikmalaya during the COVID-19 pandemic. This is qualitative research conducted using in-depth interviews with key informants using interview guidelines that were thematically arranged. Determination of informants in this study using purposive sampling. In-depth interviews were carried out in stages: at the provincial, city, sub-district, and kelurahan levels to obtain an overall picture of TB treatment in the research area. Data were analyzed by using content analysis techniques. The result showed that resource support in the form of budget, facilities, and infrastructure is available but not optimally sufficient for the TB treatment program, while HR is also still experiencing shortages due to the division of tasks for COVID-19. In addition, the increase in human resource capacity cannot be carried out due to a ban on offline activities during the pandemic. Cooperation between government and private health facilities has been initiated, including the formation of DOTS in private health facilities (clinics, private hospitals), although only a small part. Development activities (monitoring and evaluation) related to DPPM network services have not been carried out optimally, this is because there is no activity plan for each team within the organization. This study concludes that efforts to treat Tuberculosis in Tasikmalaya during the COVID-19 pandemic are still ongoing, but in optimally functioned.